13587049722036754152Apa hubungan antara banjir dan dosa kepemimpinan DKI ?
Apakah karena gubernurnya bukan dari parpol Islam dan bernama Jokowi?
Ataukah karena wagubnya Cina non muslim otomatis Ciliwung jadi tinggi?
Ataukah karena mereka membuat pesta rakyat ketika tahun berganti?

Tentu tidak lah ya …
Andaikata soal parpol, banyak koq kota-kota tanpa bencana …
Tak cuma soal parpol, bahkan konon mereka tidak beragama …
Di sana tak cuma tahun baruan, bahkan judi dan zina itu biasa …
misalnya di beberapa bagian Eropa, Russia dan Cina.

Bila umat Nabi Nuh durhaka dibalas air bah, itu memang iya.
Bila kaum Nabi Sholeh durhaka dibalas gempa, itu memang iya.
Bila bangsa Nabi Luth durhaka dibalas petir menggila, itu memang iya.
Tetapi umat Nabi Muhammad telah diberi tangguh, hingga akhir masa.

Karena itu mari kita belajar cerdas bersama-sama.
Benar ada dosa-dosa kepemimpinan di mana-mana.
Tetapi banyak dosa yang tidak begitu sederhana.
Dosa-dosa yang perlu ulil-albab untuk menjelaskannya.

Dosa itu menyelinap di dalam sistem, birokrasi dan budaya kita.
Budaya mengukur segalanya dari harta dan kuasa,
tanpa peduli halal dan haram sehingga tata ruangpun dilanggarnya,
baik oleh orang-orang kecil maupun oleh mereka yang berkuasa.

Birokrasi menciptakan aparat defensif yang cuma cari muka.
Mereka yang tak kompeten, abai terhadap tugas-tugasnya,
tetap saja naik, karena dekat dengan yang sakti tandatangannya.
Akibatnya ratusan setu dan embung di Bogor lenyap tak bersisa.
Akibatnya kampung kumuh di pinggir sungai dibiarkan menggila.
Akibatnya tanggul, pintu air dan pompa tak terawat jadinya.
Sementara mereka yang cerdas, proaktif tetapi juga kritis suaranya,
diasingkan di sudut-sudut sepi, agar pelan-pelan mati merana.

Sistem demokrasi menyerahkan aturan pada pendapat siapa saja,
yang mendapat mandat cukup dengan visi cukup lima tahun belaka.
Padahal tak ada perubahan mendasar selesai seketika.
Dari usaha yang biasa-biasa saja, tak akan muncul hasil istimewa.
Sedangkan apa saja yang untuk rakyat seharusnya,
diserahkan pada mekanisme pasar, dengan tangan-tangan gaibnya.

Akhirnya hutan-hutanpun digunduli, karena pasar menginginkannya.
Akhirnya rawa-rawapun diurug, karena ada investasi pengusaha.
Akhirnya di mana-mana beton dan aspal, menutupi segalanya,
juga lumpur dan sampah mendangkalkan sungai, menghalangi alirannya.
Akhirnya air sulit mengalir atau meresap, lalu banjir kemana-mana.

Banjir sebenarnya secara teknis amatlah sederhana.
Hujan dan limpahan di suatu tempat, tidak diserap atau dibuangnya.
Jadi amat mudah juga bila persoalannya teknis belaka.
Alihkan hujan ke tengah laut yang tidak berbahaya.
Perbanyak hutan, taman dan sumur resapan di kota-kota.
Perdalam dan perluas seluruh kanal pembawa air ke samudra.
Bila perlu tambah dengan tanggul, pintu air dan pompa-pompa.

Namun jika masalahnya ada di sistem, birokrasi dan budaya,
maka solusi teknis itu tidak akan bertahan lama.
Kita perlu reformasi birokrasi, dan transformasi budaya,
bahkan mungkin kita perlu membongkar sistem yang lama,
untuk kita ganti dengan sistem yang baru sama sekali paradigmanya,
yaitu sistem dengan aqidah Islam dan syariahnya yang sempurna.

Ini bukan sekedar sistem tentang ibadah dan tatacaranya.
Tetapi ini tentang bagaimana manusia memandang alam sekitarnya.
Tentang apakah boleh mengkomersilkan hutan dan rawa-rawa.
Juga tentang bagaimana mengatur pemukiman kaum tak berpunya.

Subhanallah, bila para pemimpin itu menerapkannya,
sistem yang begitu sempurna itu pasti memberikan berkahnya,
sehingga tak perlu ada banjir kronis yang tiap tahun melanda,
tak perlu negara dan masyarakat rugi puluhan trilyun rupiahnya,
dan kita akan berhemat dari mencaci dan mencela,
juga doa kita tidak akan sia-sia.

Prof. Dr.-Ing. H. Fahmi Amhar

Badan Informasi Geospasial (BIG)